Jelaskansejarah alat kelengkapan keamanan negara Indonesia - 14515892 nasya013 nasya013 22.02.2018 IPS Sekolah Dasar terjawab • terverifikasi oleh ahli Berikut beberapa sejarah alat kelengkapan keamanan negara Indonesia: Badan Keamanan Rakyat atau BKR; Sejarahpertahanan keamanan indonesia yang bermula pada tahun 1945, telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh, bagi upaya dalam pertahanan keamanan Negara berdasarkan falsafah bangsa dan idiologi serta dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 (UUD 1945). KeamananNasional Indonesia. Berbagai negara yang ada di dunia ini memiliki sistem keamanan nasional masing-masing. Baik itu yang berbentuk Undang-undang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Pada era sekarang keamanan nasional itu tidak hanya tertuju pada segi militer dan pertahanan semata, melainkan memiliki bentuk yang lebih global. Fast Money. Contents1 Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Pembentukan Kelengkapan Pembentukan Komite Nasional Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Keraton Kasultanan Sumatra mendukung pemerintah Republik Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik Share thisSebagai negara yang barn lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menj alankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus Kelengkapan PemerintahanSehari sesudah prokiamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKJ mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPM sebanyak 27 pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dipilih sebagai presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah Komite UUD 1945 yang disahkan oleh PPM hampir seluruh bahannya diambil dan Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai “mukadimah’’ diganti “pembukaan’’Kata “hukum dasar” diganti dengan “Undang-UndangKata “menurut dasar” dalam kalimat “Berdasarkan kepada Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” … “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dan rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai 6 Ayat 1, semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Kata yang “beragama Islam” dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama 29 Ayat 1, kalimat di belakang … “Ketuhanan” yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alinea melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan itu kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-2 no 7 Tahun 1946 halaman 45— tanggal 18 Agustus 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPM, karena MPR memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPM memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden membantu pekerjaan presiden RI, PPM telah mengaturnya pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang- Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. PPKI kemudian melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus sidang kedua PPM menghasilkan keputusan, antara lainMenetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam wilayah Republik Indonesia menjadi delapan Komite Nasional IndonesiaPPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, saat itu terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungj awaban menteri-menteri dan Presiden kepada Badan Pekerja KNIP. Itu berarti sistem kabinet presidensiil dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Akhirnya, kabinet presidensiil Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri Alat Kelengkapan Keamanan NegaraPada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dan usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Menghadapi situasi demikian para pemuda merasa terpanggil untuk berjuang memanggul senjata. Untuk itu, berdirilah berbagai organisasi kelaskaran di berbagai perkembangan situasi yang makin membahayakan negara, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemcrdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dan Jogjakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara Makiumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat TKR. Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar Februari 1945, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. Berdasarkan Makiumat Pemerintah itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk Markas Tinggi TKR di Jogjakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 devisi dan di Sumatra 8 situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan figur pimpinan yang kuat dan berwibawa. Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpman tertinggi TKR belum juga muncul sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 Nopember 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR. Pengangkatan Kolonel Soedirman dalam jabatan terlaksana setelah selesainya pertempuran di menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah makiumat. Isi makiumat itu menyatakan bahwa selain tentara resmi TKR juga dibolehkan adanya laskar, sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Mayor Oerip perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mendirikan tentara kebangsaan yang percaya pada kekuatan tanggal 5 Mei 1947, presiden mengeluarkan dekret guna membentuk suatu panitia yang ia pinipin sendiri dengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang dan berbagai pimpinan laskar yang paling berpengaruh. Pada tanggal 3 Juni 1947 keluar sebuah penetapan yang menyatakan bahwa TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik IndonesiaDukungan terhadap prokiamasi pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dan daerah Kasultanan JogjakartaPada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertega dengan pengumuman Amanat Pemyataan Sri Sultan Hamengku Buwono mendukung pemerintah Republik IndonesiaGelora kemerdekaan Indonesia yang telah mcnyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra Timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dan Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, Yusni mendukung pemenntah Republik Indonesia yang telah berdiri. Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Mohammad Hassan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra dengan Medan sebagai ibu kota Bukittinggi pun tidak ketinggalan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945 bendera Merah Putih telah berkibar di Bukittinggi. Sejak saat itulah bendera Merah Putih berkibar di daerah-daerah di Utara mendukung pemerintah Republik IndonesiaPada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang MongondOW. Perlawanafl terhadap Belanda NICA mendapat dukungan dan rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung berdirinya negara Republik Juga Sejarah dan Hasil Sidang Pembentukan BPUPKI dan PPKI LengkapPranata Sosial Pengertian dan Jenis beserta Penjelasannya Lengkap 30/03/2023 Pendidikan 0 Views Jelaskan Sejarah Alat Kelengkapan Keamanan Negara Indonesia from Keamanan negara merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Karena keamanan negara menjamin keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, alat kelengkapan keamanan negara Indonesia harus dijaga dan diperhatikan dengan baik. Dengan melihat sejarah alat kelengkapan keamanan negara Indonesia, kita dapat melihat bagaimana keamanan negara telah berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah Alat Kelengkapan Keamanan Negara Indonesia Sebelum Merdeka Sejarah alat kelengkapan keamanan di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu Belanda menggunakan alat kelengkapan keamanan untuk menjaga kedaulatan mereka di Indonesia. Alat kelengkapan keamanan yang digunakan saat itu adalah senjata api, tentara, dan pasukan khusus. Tentara Belanda juga menggunakan senjata kimia untuk menekan pemberontakan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Sejarah Alat Kelengkapan Keamanan Negara Indonesia Setelah Merdeka Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk alat kelengkapan keamanan negara sendiri. Alat kelengkapan keamanan yang digunakan saat itu meliputi tentara, polisi, dan pasukan khusus. Tentara Indonesia juga menggunakan senjata api dan peralatan militer lainnya untuk menjamin keamanan negara. Selain itu, alat kelengkapan keamanan negara Indonesia juga mencakup senjata kimia, biologi, dan nuklir, mesin perang, sistem pertahanan, dan lain-lain. Perkembangan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Indonesia Selama bertahun-tahun, alat kelengkapan keamanan negara Indonesia telah terus berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas alat kelengkapan keamanan negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah modernisasi angkatan bersenjata, upaya peningkatan profesionalisme militer, pengembangan sistem pertahanan, dan lain-lain. Upaya-upaya ini telah berhasil memperkuat keamanan negara Indonesia. Kontribusi Alat Kelengkapan Keamanan Negara Indonesia Alat kelengkapan keamanan negara Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi keamanan negara. Salah satu contohnya adalah peran tentara Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah Indonesia. Tentara Indonesia telah bertugas untuk melindungi wilayah Indonesia dari ancaman luar. Selain itu, alat kelengkapan keamanan negara Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan pencegahan terorisme. Kesimpulan Alat kelengkapan keamanan negara Indonesia telah berkembang pesat sejak masa penjajahan Belanda hingga hari ini. Alat kelengkapan keamanan negara Indonesia telah memberikan banyak kontribusi bagi keamanan negara. Dengan demikian, alat kelengkapan keamanan negara Indonesia harus terus dijaga dan diperhatikan dengan baik. Check Also Admin Dashboard Php Welcome Inilah Cara Membuat Dashboard Admin Yang Menarik Dan Mudah Digunakan Bagaimana Menggunakan Admin Dashboard PHP? Admin Dashboard PHP adalah alat yang sangat berguna untuk mengatur … - Setelah proklamasi kemerdekaan, langkah pertama bangsa Indonesia adalah melengkapi struktur pemerintahan. Tahukah kamu bagaimana proses terbentuknya struktur pemerintahan? Terbentuknya NKRI dan pemerintahan Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua saja syarat berdirinya negara? Beberapa syarat berdirinya suatu negara adalah Memiliki wilayah Memiliki struktur pemerintahan Diakui negara lain Memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum Baca juga Perumusan Naskah Proklamasi Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain. Karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang yang menjajah tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Proses pemerintahan NKRI Proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah Baca juga PPKI Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya Pengesahan UUD 1945 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-undang Dasar UUD. Rapat pertama diadakan di Pejambon sekarang Gedung Pancasila. Sidang pleno dibuka dipimpin Soekarno. Saat sidang ada revisi draf Pembukaan UUD di dalam Piagam Jakarta. Terjadi kelahiran rumusan teks Pancasila yang disahkan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi terpilih Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

jelaskan sejarah alat kelengkapan keamanan negara indonesia